Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menyetujui klausul etika dalam Digital Asset Market Clarity Act atau RUU CLARITY. Kesepakatan tersebut menghilangkan salah satu hambatan politik terbesar yang selama beberapa bulan menahan pembahasan regulasi struktur pasar aset kripto di Senat AS.

Menurut laporan The Block pada Senin, 20 Juli 2026, seorang sumber industri mengatakan kesepakatan mengenai ketentuan etika telah tercapai setelah melalui negosiasi panjang antara Gedung Putih dan anggota parlemen. Klausul tersebut diperkirakan membatasi pejabat federal, termasuk presiden, wakil presiden, dan anggota Kongres, agar tidak menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan dari aset digital.

Namun, teks final RUU belum dipublikasikan. Oleh karena itu, detail mengenai jenis kepemilikan, transaksi, atau aktivitas kripto yang akan dilarang masih belum diketahui secara pasti.

Klausul Etika Menjadi Hambatan Terakhir RUU CLARITY

Pembahasan klausul etika menguat setelah sejumlah senator Partai Demokrat menyoroti potensi konflik kepentingan antara kebijakan pemerintah dan bisnis kripto yang terhubung dengan keluarga Trump.

Perdebatan tersebut terutama berpusat pada keterlibatan keluarga Trump dalam memecoin Official Trump (TRUMP) serta proyek decentralized finance World Liberty Financial. Laporan keuangan Trump sebelumnya juga menunjukkan adanya pendapatan dari aktivitas yang berkaitan dengan World Liberty Financial.

Pada 16 Juli 2026, Trump bertemu dengan Senator Bernie Moreno, Senator Cynthia Lummis, dan penasihat kripto Gedung Putih Patrick Witt untuk membahas ketentuan tersebut. Meskipun kesepakatan belum tercapai dalam pertemuan itu, Trump dilaporkan memberikan persetujuan beberapa hari kemudian.

Klausul etika sebelumnya menjadi salah satu tuntutan utama senator Demokrat sebelum mereka bersedia mendukung RUU tersebut dalam pemungutan suara penuh.

Senator Angela Alsobrooks, salah satu anggota Demokrat yang mendukung RUU CLARITY pada tingkat komite, sebelumnya menegaskan bahwa dukungannya belum menjamin suara yang sama ketika RUU dibawa ke lantai Senat. Ia meminta adanya perlindungan etika yang berlaku bukan hanya bagi presiden dan wakil presiden, tetapi juga seluruh anggota parlemen.

Kesepakatan terbaru berpotensi membuka jalan bagi dukungan bipartisan yang dibutuhkan untuk membawa RUU CLARITY menuju tahap berikutnya.

RUU CLARITY Mengatur Batas Wewenang SEC dan CFTC

RUU CLARITY dirancang untuk membentuk kerangka regulasi federal yang lebih menyeluruh bagi industri aset digital Amerika Serikat. Salah satu tujuan utamanya adalah memperjelas pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Dalam kerangka tersebut, CFTC akan memperoleh kewenangan lebih luas terhadap pasar spot aset digital yang dikategorikan sebagai komoditas. Sementara itu, SEC tetap mengawasi aset digital atau aktivitas penggalangan dana yang memenuhi karakteristik sekuritas.

Menurut Komite Perbankan Senat, RUU tersebut akan memperkenalkan persyaratan pengungkapan bagi proyek aset digital, mempertahankan kewenangan regulator untuk menangani penipuan, dan membatasi penyalahgunaan informasi oleh pihak internal.

RUU CLARITY juga memuat sejumlah ketentuan lain, antara lain:

• kewajiban kepatuhan anti-pencucian uang bagi bursa, broker, dan dealer komoditas digital;
• aturan mengenai pemberian imbal hasil atau reward stablecoin;
• pengecualian pendaftaran tertentu bagi proyek kripto yang melakukan penggalangan dana;
• kriteria untuk menentukan apakah protokol DeFi benar-benar terdesentralisasi; dan
• ketentuan bahwa tokenisasi saham atau obligasi tidak menghilangkan status hukum aset dasarnya.

Berdasarkan rancangan sebelumnya, perusahaan kripto dapat menghimpun dana hingga US$50 juta per tahun dan maksimal US$200 juta secara keseluruhan melalui mekanisme tertentu tanpa mengikuti proses registrasi SEC secara penuh.

Senat Menghadapi Tenggat sebelum Reses Agustus

Komite Perbankan Senat AS telah meloloskan RUU CLARITY dengan perolehan suara 15 berbanding 9 pada 14 Mei 2026. Seluruh anggota Republik mendukung rancangan tersebut bersama dua senator Demokrat, Ruben Gallego dan Angela Alsobrooks.

Setelah persetujuan Trump terhadap klausul etika, teks terbaru RUU diperkirakan dirilis dalam beberapa hari. Senat kemudian dapat menjadwalkan pembahasan dan pemungutan suara sebelum memasuki masa reses.

Waktu yang tersedia relatif terbatas. Jadwal resmi Senat menunjukkan masa kerja di daerah atau state work period akan dimulai pada 10 Agustus hingga 11 September 2026. Sumber yang berbicara kepada The Block menyebut pemungutan suara perlu dilakukan paling lambat pada minggu pertama Agustus.

Jika Senat menyetujui versi terbaru RUU CLARITY, rancangan tersebut harus dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat karena terdapat perubahan dari teks yang sebelumnya disahkan.

DPR AS telah meloloskan versi awal H.R. 3633 pada 17 Juli 2025 dengan perolehan 294 suara mendukung dan 134 suara menolak. Sebanyak 78 anggota Demokrat ikut mendukung rancangan tersebut bersama seluruh anggota Republik yang memberikan suara.

Setelah DPR menyetujui perubahan dari Senat, RUU baru dapat dikirimkan kepada Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Dampak bagi Industri dan Pasar Kripto AS

Persetujuan terhadap klausul etika belum menjamin RUU CLARITY akan disahkan. Senat masih perlu mengamankan dukungan bipartisan, menyelesaikan perbedaan ketentuan antarkomite, dan memperoleh persetujuan kembali dari DPR.

Selain persoalan etika, sejumlah senator masih mempermasalahkan ketentuan anti-pencucian uang dan perlakuan terhadap protokol DeFi. Staf minoritas Komite Perbankan Senat sebelumnya menilai rancangan tersebut masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari sanksi dan kewajiban pemantauan transaksi.

Perbankan tradisional juga mengkritik ketentuan reward stablecoin karena dinilai berpotensi memindahkan simpanan masyarakat dari bank menuju platform aset digital.

Meskipun demikian, kemajuan RUU CLARITY tetap dipandang penting bagi perusahaan kripto seperti Coinbase, Kraken, Circle, serta pengembang blockchain dan penerbit token yang beroperasi di Amerika Serikat.

Pembagian kewenangan yang lebih jelas antara SEC dan CFTC dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi hambatan bagi peluncuran produk, perdagangan token, dan partisipasi lembaga keuangan.